ACEH TAMIANG – Peningkatan kapasitas sejatinya tidak hanya dapat dilakukan melalui tatap muka langsung (luring). Di era digital saat ini, peningkatan kapasitas juga sangat efektif dilaksanakan melalui daring (online), tanpa ada lagi batasan ruang dan waktu. Semangat inilah yang melandasi Koordinator Kecamatan Bendahara untuk menggelar peningkatan kapasitas terkait dengan form analisa pemanfaatan Dana Desa V1.4.
Kualitas dan validitas data menjadi standar dalam sistem pelaporan Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Guna memastikan akuntabilitas tersebut, telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi TPP Kecamatan Bendahara, Rabu (24/6).
Fokus utama dalam peningkatan kapasitas ini adalah pembekalan teknis mengenai pemanfaatan Form Pemanfaatan Dana Desa V1.4, sehingga potensi data anomali atau ketidakwajaran dapat dideteksi dan dikoreksi sejak dini sebelum dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi.
Agenda strategis ini dibuka oleh Koordinator Kabupaten Zulfan Arita, dan dipandu langsung oleh PIC (Person in Charge) Pemanfaatan Dana Desa Kabupaten Aceh Tamiang, PIC BumDes/PEL, serta diikuti secara aktif oleh seluruh Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) se-Kecamatan Bendahara.
Dalam arahannya, Narasumber PIC Kabupaten Aceh Tamiang menegaskan bahwa era menyetor laporan sekadar formalitas tanpa akurasi data sudah harus ditinggalkan. TPP di tingkat kecamatan wajib menjadi filitrator dan verifikator tangguh di garis depan.
"Kita ingin mengubah paradigma kerja. Pelaporan itu bukan sekadar menggugurkan kewajiban atau sekadar menyetor angka. Data yang dilaporkan harus dibarengi dengan kualitas, artinya telah melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat dan berjenjang. Menggunakan form analisa yang telah diberikan, kita bisa melihat jika ada angka yang tidak sinkron atau anomali," tegas Martunis Affan selaku PIC Pemanfaatan Dana Desa Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mendeteksi Red Flags (Sinyal Anomali): Menemukan ketidakwajaran antara alokasi anggaran dalam dokumen perencanaan dengan realisasi pemanfaatan di lapangan.
- Verifikasi Berjenjang: Memastikan data dari tingkat desa telah divalidasi oleh PLD, ditelaah ulang oleh PD di tingkat kecamatan, sebelum akhirnya diteruskan ke tingkat kabupaten.
- Menjamin Keselarasan Regulasi: Memastikan pos pengeluaran Dana Desa benar-benar patuh pada regulasi terkait.
Meskipun ruang edukasi ini mengambil tempat di ranah digital, jalannya diskusi berlangsung dua arah. TPP dari Kecamatan Bendahara memanfaatkan momentum ini untuk membedah studi kasus nyata terkait kendala input data dan sinkronisasi laporan yang kerap memicu selisih angka.
Dengan diterapkannya skema verifikasi berjenjang berbasis form analisa V1.4 ini, TPP Kecamatan Bendahara berkomitmen penuh untuk menyajikan data pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menutup celah kekeliruan administratif serta membantu para berbagai pihak dalam mengambil kebijakan berdasarkan data yang telah dilaporkan secara berjenjang.
0 Komentar